Home | Profile | Map | Contact

Profil
· Profil BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru
· Visi dan Misi
· Struktur Organisasi
· Taman Anak Sejahtera
· Profil

Menu Utama
· Depan
· Advertising
· Akun Anda
· Arsip Berita
· Downloads
· Gallery
· Kirim Berita
· Kontak
· Top 10
· Topics
· Web Links

Pencarian



Login
Nama Login

Password

Daftar
Lupa Password.


PEMBINAAN PEGAWAI DI PSBR RUMBAI PEKANBARU RIAU
Dikirim oleh Tamu - pada Minggu, 05 Juni 2016
Berita

PEMBINAAN PEGAWAI DI PSBR RUMBAI PEKANBARU – RIAU


Oleh : Budi Prayitno

Bertempat di Ruang Rapat PSBR Rumbai Pekanbaru, Kamis, 26 Mei 2016, diadakan kegiatan pembinaan pegawai lingkungan PSBR Rumbai pekanbaru, yang dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Ibu DR. Kanya Eka Santi, MSW.Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai PSBR Rumbai Pekanbaru, baik dari unsur pejabat pengawas maupun pejabat administratur.



Sebelum pelaksnanaan kegiatan pembinaan pegawai, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI melakukan kunjungan ke mitra jejaring kerja PSBR Rumbai Pekanbaru, berdialog dengan Penerima Manfaat (PM) rehabilitasi luar lembaga yang sedang mengikuti pelatihan keterampilan, serta dengan PM dalam lembaga yang tengah melaksanakan Praktik Belajar Kerja.

Kegiatan diawali dengan perkenalan seluruh pegawai oleh Kepala PSBR Rumbai Pekanbaru, Bapak Sarino, S.Pd, M.Si. Dilanjutkan dengan pemaparan program rehabilitasi sosial yang dilakukan di PSBR Rumbai Pekanbaru, baik di dalam maupun di luar lembaga, dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan jejaring kerja. Saat ini, program rehabilitasi sosial bagi remaja putus sekolah dan telantar yang mengalami permasalahan ekonomi dan psikososial, dilaksanakan di dalam panti selama 6 bulan, dengan jumlah PM dalam setahunberjumlah 140 orang. Sedangkan PM yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial yang berada di luar lembaga (community based) berjumlah 180 orang. PM yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dari PSBR Rumbai Pekanbaru, berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Jejaring kerja yang telah menjalin kerja sama dengan PSBR Rumbai Pekanbaru diantaranya dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara, Rani Batik, Muslimat Nahdlatul Ulama, dan berbagai dunia usaha yang ada di wilayah Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara (bengkel motor, bengkel mobil, bengkel las, salon, usaha penjahitan, kursus komputer, kursus bahasa Inggris, pangkas rambut, dan dunia usaha lainnya).

Kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan pegawai yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Ibu DR. Kanya Eka Santi, MSW. Ada beberapa poin penting yang disampaikan beliau, diantaranya :

1. Kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, pada pasal 7 menyebutkan mandat yang harus diemban oleh Ditjen Rehabilitasi Sosial, yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mandat tersebut menjadi hal yang mewarnai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Ada beberapa hal yang menjadi tugas PSBR Rumbai Pekanbaru, berkaitan dengan mandat Ditjen Rehabilitasi Sosial dan visi PSBR Rumbai Pekanbaru, yaitu : a. Apa saja yang menjadi indikator memulihkan dan mengembangkan ? b. Apa saja yang menjadi indikator mandiri dan keberfungsian sosial ? c. Indikator tersebut dapat dituangkan dalam suatu konsep tertulis. d. Jika indikator tersebut dapat terpenuhi, hal itu mengindikasikan bahwa program rehabilitasi sosial yang diberikan berjalan secara efektif dan efisien. Ada lima hal yang menjadi kebijakan Ditjen Rehabilitasi Sosial, yaitu : a. Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial berbasis hak. b. Mendorong produktivitas, tidak hanya pelayanan yang seadanya. c. Memperkuat pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat. d. Memberikan pelayanan dengan mendasarkan pada kemitraan. e. Memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif.

2. Tuntutan Eksternal.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa urusan atau kewenangan pemerintah pusat adalah yang berkaitan dengan HIV dan NAPZA. Di luar hal tersebut, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah milik Kementerian Sosial RI, karena Kementerian

Dalam Negeri berkeinginan untuk memiliki UPT tersebut. Namun, pada dasarnya implementasi UU No. 23 tahun 2014 tersebut tidak sesederhana yang diperkirakan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengimplementasikan undang- undang tersebut : a. Pada pasal 13, kewenangan pemerintah pusat tetap menjadi urusan pemerintah pusat, jika ; (1) strategis secara fungsional; (2) pelayanan lintas provinsi dan lintas negara; (3) lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah pusat. b. Pada dasarnya, pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI adalah pelayanan yang bersifat kemanusiaan, sama dengan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Di samping itu, dari pengalaman yang telah ada sebelumnya, UPT yang diserahkan ke Pemerintah Daerah, saat ini kurang optimal dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial. Karena itu, perlu banyak pertimbangan dalam pengimplementasian undang-undang tersebut. Diharapkan, setiap pegawai di Kementerian Sosial RI, khususnya yang bertugas di UPT di daerah, agar menampilkan kinerja yang optimal dan profesional.

Sebagai sebuah organisasi, PSBR Rumbai Pekanbaru merupakan suatu kelompok yang tersusun dari berbagai individu. Sebagai sebuah kelompok, PSBR Rumbai Pekanbaru agar dapat berdinamika secara efektif, ada dua hal yang harus diperhatikan : a. Seberapa jauh setiap individu yang ada di PSBR Rumbai Pekanbaru merasa bahwa ia bagian dari kelompok PSBR Rumbai Pekanbaru tersebut. Jika individu merasa ia bagian dari kelompok tersebut, maka dinamika yang terjadi akan positif. Demikian sebaliknya. b. Seberapa banyak individu dalam PSBR Rumbai Pekanbaru tersebut yang bersifat kritis, dalam arti menyayangi organisasi dengan karya yang kreatif dan inovatif. Semakin banyak individu yang bersifat kritis, dinamika yang terjadi akan positif. Pun sebaliknya.

Ada empat perilaku individu di dalam kelompok. Hal ini dapat dianalogikan dengan kelompok yang ada di PSBR Rumbai Pekanbaru, yaitu : a. Self starter. Individu yang mempunyai inisiatif sendiri. Tidak perlu disuruh atau b. Brown noser. Tipe yang cenderung berperilaku ‘Asal Bapak Senang (ABS)’. Mau diperintahkan apa pun. c. Slacker. Tipe yang selalu mempunyai alasan untuk ngeles atau menolak tugas. d. Kelompok pengkritik. Apa yang dilakukan oleh pimpinan atau orang lain, selalu dinilai salah. Dan cenderung mencari teman untuk mendukungnya.

Karena itu, sebagai pegawai kita harus selalu mawas diri, introspeksi dan evaluasi diri. Kegiatan pembinaan pegawai di lingkungan PSBR Rumbai Pekanbaru ini diakhiri dengan berjabat tangan dan berfoto bersama... (dhie)




 
Link Terkait
· Lebih Banyak Tentang Berita
· Berita oleh brsampkrumbai


Berita terpopuler tentang Berita:
MENGENAL METODE SOCIAL GROUP WORK DALAM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL


Nilai Berita
Rata-rata: 1
Pemilih: 1


Beri nilai berita ini:

Luar Biasa
Sangat Bagus
Bagus
Biasa
Jelek


Opsi

 Versi Cetak Versi Cetak


Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.805159 Seconds