Home | Profile | Map | Contact

Profil
· Profil BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru
· Visi dan Misi
· Struktur Organisasi
· Taman Anak Sejahtera
· Profil

Menu Utama
· Depan
· Advertising
· Akun Anda
· Arsip Berita
· Downloads
· Gallery
· Kirim Berita
· Kontak
· Top 10
· Topics
· Web Links

Pencarian



Login
Nama Login

Password

Daftar
Lupa Password.


RAKOOR PENANGANAN ABH DI LUAR LEMBAGA
Dikirim oleh fatonah - pada Sabtu, 13 September 2014
Berita

RAPAT KOORDINASI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ( ABH ) DI LUAR LEMBAGA


Oleh : Lisdawati, S.Sos. *)

Kenakalan anak pada era globalisasi ini tidak lagi merupakan fenomena sederhana, namun telah meluas menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi anak merupakan anugerah Tuhan yang harus kita jaga, rawat, bimbing dan lindungi dari berbagai hal yang dapat mengganggu dan mempengaruhi tumbuh kembangnya secara optimal. Salah satu situasi yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak adalah kesulitan perilaku yang menyebabkan anak terpaksa berhadapan dengan hukum, apalagi bila perilaku kenakalan anak tersebut sudah termasuk pada ketegori kejahatan yang memaksa anak harus menjalani hukuman secara pidana melalui pengadilan.



Adapun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang usia 6 dan kurang dari 18 tahun yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena : 1. Disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau 2. Telah menjadi korban akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang/lembaga/negara terhadapnya; atau 3. Telah melihat, mendengar merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

4. Anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

 

5. Anak sebagai korban adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial, akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya dan memerlukan perlindungan. 6. Anak sebagai saksi adalah anak yang telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

 

Proses penanganan dan perlindungan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam proses peradilan formal maupun dalam proses penyelesaian kasus dengan pendekatan restoratif justice ( informal ). Hal ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi serta melindungi anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Apalagi mengingat Undang –Undang Nomor 11 tahin2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang telah diberlakukan,

Mengingat hal tersebut diatas maka Kementerian Sosial RI melalui panti- panti yang ada di Indonesia terutama PSMP dan PSBR membulatkan tekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada ABH, salah satunya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Luar Lembaga. Kegiatan tersebut berlokasi di PSBR Rumbai Pekanbaru. Dilaksanakan pada hari Rabu, 10 September 2014 s/d Jumat,12 September 2014. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, yaitu Bapak Drs. Bambang Mulyadi, M.Si Adapun inti pengarahannya adalah : 1. Bahwa tantangan ke depan untuk Kementerian Sosial melalui panti – panti (PSMP dan PSBR) akan semakin berat, karena semakin dituntut tindakan nyata sebagai perwujudan dari pelaksanaan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012. Bukan hanya menerima pelimpahan dari LAPAS saja tetapi lebih berperan aktif karena semakin luas wilayah penanganannya. 2. Untuk PSMP, walaupun sudah biasa penangani ABH tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi pelayanannya. Bagi PSBR, karena keterbatasan LPKS di Kemensos sehingga ikut dilibatkan dan terjun di dalam penanganan ABH tersebut. 3. Perlu dipersiapkan Pekerja Sosial untuk penanganan terhadap ABH, kalau perlu ada Pekerja Sosial koreksional dimana ilmu dan kompetensinya lebih ditingkatkan melalui Pendidikan dn Pelatihan dan diberi ID card sebagai Pekerja Sosial. 4. Pekerja Sosial harus melakukan pendampingan, pro aktif untuk tahu perkembangan Penerima Manfaat (PM) secara komprehensif baik pada saat bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, bimbingan psikologis, bimbingan agama dan kegiatan lainnya. 5. Penyusunan laporan perkembangan PM oleh Pekerja Sosial harus sesuai dengan kondisi faktual dan aktual yang dialami PM, oleh karena itu harus benar - benar melakukan pendampingan terhadap PM di lapangan. 6. Perlu dialokasikannya anggaran untuk pelaksanaan ABH di tiap PSMP dan PSBR sesuai kebutuhan di lapangan.

7. Pelayanan di UPT diupayakan untuk selalu dinamis, kreatif dan inovatif, dan dalam pelaksanaan kegiatan harus bervariatif. Misalnya, pelaksanaan Praktik Belajar Kerja tidak harus serentak, tergantung pada kondisi dan kompetensi PM. 8. Di Kemensos RI, bimbingan sosial merupakan kegiatan yang utama, agar PM berperilaku yang baik dan normatif. Sementara itu, pelatihan keterampilan sebagai unsur pendukung minat PM. 9. Pejabat struktural yang akan melaksanakan Undang – Undang No.11 tahun 2012, tidak usah ragu – ragu, asalkan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang berlaku dan memahami apa yang harus dilakukan dengan sebaik – baiknya. 10. Diharapkan output dari rapat koordinasi ini yang sederhana namun dapat diterapkan dan membawa hasil yang efektif dan efisien, berupa rekomendasi yang ditunggu di Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI.

Adapun hasil Rapat Koordinasi Penanganan ABH di luar Lembaga dapat diinformasikan sebagai berikut : 1. Proses Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( Dalam Panti dan Luar Panti) Pelayanan Sosial Dasar( Kebutuhan dasar – pendidikan – kesehatan ) Pendampingan : 1. Penyidikan 2. Penuntutan 3. Pengadilan 4. Home visit 5. Family mediation 6. Family tracing 7. Family education 8. Community 9. Sekolah 10. Dunia kerja 2.Pendampingan ( volume sesuai pendampingan ) 1. Penyidikan dilakukan sebanyak 3 kali 2. Penuntutan dilakukan sebanyak 2 kali 3. Pengadilan dilakukan sebanyak2 kali 4. Home visit 5. Family support dilakukan sebanyak 5 kali 6. Family mediation 7. Family tracing 8. Family education 9. Community support 10. Sekolah 11. Dunia kerja 3.Bantuan sosial berupa biaya sekolah,maupun kursus dan bantuan tidak boleh untuk keluarga. 4.Disusun dan dialokasikan anggaran guna pengembangan Sumber Daya Manusia untuk TKSK sebagai kader dalam pendampingan di tingkat desa/kelurahan maupun Kabupaten dalam suatu wilayah.

Hal yang harus diperhatikan untuk dikontruksikan dalam anggaran : 1. Koordinasi 2. Pendidikan dan Pelatihan 3. Pendampingan: kasus dan pengembangan 4. Pemetaan 5. Monitoring dan Evaluasi

Rekomendasi output yang akan akan disampaikan terkait dengan hal – hal sebagai berikut : 1. Software : perlu diadakan pertemuan – pertemuan guna membuat pedoman teknis pelaksanaan penanganan ABH, berupa Juklak, juknis maupun SOP nya. 2. Hardware : diperlukannya kesiapan sarana dan prasarana (alat terapi, ruang isolasi, kendaraan, laptop untuk pekerja sosial, dsb.) 3. Brainware : pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM, melalui pendidikan dan pelatihan terutama pelatihan keahlian dalam melakukan mediasi harus disiapkan. Sekaligus sertifikasi pekerja sosial yang kompeten. 4. Networking : jaringan kerja dengan stakeholder (kepolisian, pengadilan, kesehatan,dll), seperti apa bentuk kesepakantan kerjasamanya.

Demikian informasi mengenai kegiatan rapat koordinasi Penanganan ABH di Luar Lembaga. Semoga dapat member manfaat.

*) Penulis adalah Pekerja Sosial Pertama di PSBR Rumbai Pekanbaru.




 
Link Terkait
· Lebih Banyak Tentang Berita
· Berita oleh brsampkrumbai


Berita terpopuler tentang Berita:
MENGENAL METODE SOCIAL GROUP WORK DALAM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL


Nilai Berita
Rata-rata: 0
Pemilih: 0

Beri nilai berita ini:

Luar Biasa
Sangat Bagus
Bagus
Biasa
Jelek


Opsi

 Versi Cetak Versi Cetak


Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 3.794065 Seconds